CPNS – KangFerdi.com

Bocoran CPNS 2018 ! BKN Pastikan Formasi Ini Tidak Akan Tersedia

CPNS·December 26, 2017December 27, 2017

CPNS 2018. Lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih saja banyak dinanti-nantikan para pencari kerja. Apalagi, pemerintah sudah memastikan untuk membuka pendaftaran 250 ribu kursi CPNS di tahun 2018 mendatang.

Namun, bagi yang berminat di jabatan atau administratif sebaiknya jangan berharap lagi. Sebab, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan formasi administratif tak akan tersedia.

“Formasi CPNS akan diarahkan untuk bidang-bidang yang mendukung Nawa Cita. Jadi jangan harap akan ada formasi administratif,” tegas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan seperti dilansir oleh Liputan6.com, Selasa, 26 Desember 2017.

Langkah ini untuk mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga jabatan yang tersedia pada rekrutmen CPNS 2018, di antaranya guru, dokter, bidang, penyuluh pertanian, dan formasi jabatan lain yang mendukung program besar pemerintah dalam Nawa Cita.

“Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id,” Ridwan menjelaskan.

Asal tahu, Kementerian PAN RB akan membuka lowongan 250 ribu CPNS pada tahun depan. Sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat dan 212 ribu CPNS untuk jatah pemerintah daerah.

Menurut Ridwan, jumlah lowongan CPNS yang dibutuhkan dihitung dari berbagai variabel, termasuk kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar gaji mereka.

“Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang komponen belanja pegawai (gaji) PNS melebihi 50 persen dari total APBD, tentu akan sulit mendapat tambahan pegawai baru,” paparnya

Kementerian PANRB menyatakan sebanyak 34 pemerintah provinsi dan sekitar 500 pemerintah kabupaten dan kota mengajukan penambahan ASN atau lebih dikenal dengan PNS.

“Hingga saat ini lebih kurang 500 kabupaten dan kota mengajukan untuk kebutuhan ASN, serta 34 provinsi dan termasuk kementerian, lembaga yang ikut mengajukan kebutuhan ASN,” kata Menteri PANRB Asman Abnur.

Akan tetapi, alokasi jumlah CPNS tersebut juga akan bergantung pada kemampuan keuangan negara. Sebab itu, saat ini Kementerian PANBR tengah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait hal ini.

“Namun, keputusannya nanti sangat tergantung pada kemampuan keuangan. Jadi nanti dengan Bu Menkeu akan menghitung dulu kemampuan APBN kita,” tandas dia.

Berita ini disitat dari Riau Online. Untuk melihat artikel aslinya silakan KLIK DISINI

Sumber Gambar: Riau Online.

Catatan Penting dari Kegiatan Refleksi dan Evaluasi PKB di Grand Aquila

Pendidikan·December 20, 2017December 21, 2017

Pada tanggal 18-19 Desember saya diundang pada kegiatan Refleksi dan Evaluasi PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) yang bertempat di Hotel Grand Aquila Bandung.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh P4TK IPA Bandung.

Banyak hal yang menjadi catatan saya sebagai “oleh-oleh” dari acara ini baik yang disampaiakan oleh Kepala P4TK IPA maupun oleh Ses Dirjen GTK, diantaranya:

PP Nomor 19 Tahun 2017 menyatakan bahwa perlu penguatan MGMP, KKG, dan komunitas belajar lainnya. Hal ini merubah paradigma pengembangan diri guru yang semula Government Rule menjadi Community Rule. Artinya para guru dituntut untuk melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan secara mandiri (biaya sendiri). Sedang digodok peraturan yang mengharuskan guru menyisihkan 5% untuk kegiatan pengembangan diri termasuk PKB. Untuk tahun depan (2018) mungkin bantuan pemerintah untuk program PKB dikurangi atau bahkan dihilangkan. Hal ini sejalan dengan Perpres No. 2 Tahun 2015 yang mensyaratkan guru harus mencapai KCM 80 pada tahun 2019.
Instruktur Nasional (Mentor) bisa ikut Post Test bersamaan dengan pesertanya. Hal ini sebagai solusi bagi mentor yang modul nya masih merah akibat KCM yang naik setiap tahun.
Mentor harus memasukkan nilai Sikap dan Keterampilan peserta di SIM PKB. Setetlah mentor memasukkan nilai, maka nilai Post Test akan muncul. Dan nilai dari Mentor dengan nilai Post Test akan digabung. Setelah itu barulah sertifikat PKB untuk peserta bisa diterbitkan.

Sistem PKB yang berlaku secara nasional ini membuat kagum negara tetangga, yaitu Malaysia. Mereka heran kenapa dengan wilayah seluas ini bisa memberlakukan sistem PKB. Malaysia akan menerapkan program yang serupa dengan PKB.
Tahun 2018 ada kuota 100.000 orang untuk pengangkatan CPNS. Namun Kemdikbud belum mengetahui berapa kuota untuk guru.
Untuk honorer sepertinya akan lebih diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) yang punya hak sama dengan PNS.

Itulah sekelumit catatan yang bisa saya sitat dari kegiatan refleksi dan evaluasi PKB kemarin. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang ingin didiskusikan mari kita diskusi di kolom komentar di bawah. Terima Kasih.

Tahun 2018 akan ada Tes CPNS, ini dia Formasi yang Dibutuhkan

CPNS·December 11, 2017December 11, 2017

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengakui ada niatan untuk membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018 mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Menurut Bima, sudah ada beberapa daerah yang mengajukan kebutuhan pegawai baru di daerah. Dimana kebanyakan daerah mengajukan kebutuhan pegawai sebagai guru.

“Ada beberapa tapi kan kita butuh data yang lebih detail. Saya enggak hafal angka pastinya tapi yang paling banyak guru,” ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Meskipun begitu lanjut Bima, pihaknya akan melakukan kroscek kepada kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal itu untuk memastikan jumlah kebutuhan pasti dari PNS guru pada masing-masing daerah.

“Tapi kita ingin mengecek ke Kemendikbud betul enggak kekurangan guru. Jangan jangan dia asal tulis aja butuhnya sekian gitu. Kita harus kroscek jangan jangan kebanyakan guru tapi gurunya tidak mengajar,” jelasnya.

Bima menambahkan, dirinya saat ini juga akan segera merampungkan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Pasalnya, semakin cepat proses maka semakin cepat pula dirinya mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan pegawai pada tahun mendatang.

“Jadi apakah kita ingin merekrut iya. Berapa jumlahnya ? Nah ini yang harus kita hitung. Kita harus selesaikan dulu tahun ini, kemudian kan sisanya keliatan. Nah dari sisanya itu kemudian kita tanya butuh apa ? Dimananya ? Berapa ? Karena orang ini jangan direkrut sebagai guru tapi tidak bekerja sebagai guru. Nah itu lebih repot lagi nanti. Jadi kita harus betul betul,” jelasnya.

Menurut Bima, tujuan dirinya merencanakan membuka kembali CPNS pada tahun depan adalah untuk mengisi kekosongan pegawai yang pensiun. Dimana jumlahnya mencapai 150 ribu pegawai pensiun setiap tahunya.

“Tapi kita ingin tahun depan ada lagi. Kenapa ? Karena setiap tahun yang pensiun 150 ribu. Kalau berkurangnya terlalu banyak nanti yang memberikan pelayanan kepada publik siapa,” jelasnya.

Berita ini Disitat dari Okezone. Untuk melihat artikel aslinya silakan KLIK DISINI

Sumber Gambar: Okezone

Ini Kriteria Honorer K2 Berpeluang Diangkat jadi CPNS

CPNS·December 8, 2017

Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) menyambut baik rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang diharapkan mengakomodasi keinginan mereka diangkat menjadi CPNS.

Ketum FHK2I Titi Purwaningsih menyatakan pihaknya akan mengawal data honorer K2 di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mencegah masuknya honorer bodong dalam tahapan seleksi pengangkatan menjadi CPNS nantinya.

Titi Purwaningsih mengungkapkan, ada banyak honorer yang direkrut di atas 2005.

Karena itu, agar hak honorer K2 tidak tergeser oleh honorer baru, perlu pengawalan data.

“Kami sudah siap mengawal. Seluruh korwil juga sudah mengantongi data masing-masing honorer K2 yang valid,” ujar Titi kepada JPNN, Jumat (8/12).

Dia menyebutkan, validitas data diukur dari masa pengabdian honorer K2 per Januari 2005 dan tidak terputus hingga sekarang.

Selain itu, sudah ikut tes pada 2013 (disertai bukti nomor tes) dan telah mengantongi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala daerah masing-masing.

Titi mengaku optimistis pemerintah juga tidak akan meloloskan honorer diangkat jadi CPNS.

“Kami akan mengawal data yang akan di-publish pemerintah nanti. Bila datanya beda akan kami persoalkan,” tegasnya.

Menurut Titi dari dari data 439 ribu honorer K2, jumlah kini makin berkurang. Dia memperkirakan tidak sampai 400 ribu lagi karena banyak yang meninggal maupun alih profesi.

Berita ini disitat dari Tribun News, untuk melihat artikel aslinya silakan KLIK DISINI

Pemkab Cirebon Akan Buka Penerimaan CPNS Tahun 2018

CPNS, Pendidikan·November 30, 2017

Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2018 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra di sela acara pemberian BKPSDM Awards, kemarin.

“Yah nanti tahun 2018 akan ada penerimaan CPNS sekitar bulan Oktober, karena 2019 nanti pilpres dan otomatis para pendukung CPNS ini pastinya akan mendukung incumbent,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Supadi Priyatna menambahkan, pada tahun 2018 memungkinkan akan adanya penerimaan CPNS karena persiapan seleksi CPNS dengan menggunakan sistem CAT sedang dirapatkan oleh pusat.

Disinggung mengenai jumlah pegawai yang dibutuhkan, Supadi mengaku, hingga saat ini belum bisa ditentukan karena masih belum ada instruksi dari pemerintah pusat.

“Kebutuhan PNS di Kabupaten Cirebon ini sekitar 26 ribu, sekarang ada 13 ribu jadi kebutuhan kita 13 ribu. Tetapi kita tunggu keputusan dari pusat kemungkinan jumlah formasi yang diberikan ke Kabuapaten Cirebon,” katanya

Supadi menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon harus waspada terhadap kejahatan yang bermodus CPNS ataupun bisa memasukkan CPNS. Karena, kata Supadi,saat adanya pembukaan CPNS nanti banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi tersebut.

Berita ini disitat dari Radar Cirebon, untuk melihat artikel aslinya silakan KLIK DISINI

Sumber gambar: Radar Cirebon

250.000 Guru Honorer Layak Diangkat Menjadi CPNS

Pendidikan·November 21, 2017November 29, 2017

Harapan jutaan guru honorer untuk mendapatkan kejelasan nasib mulai mendapatkan titik terang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan sebanyak 250.000 guru honorer memenuhi syarat untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagian besar lulusan sarjana.

“Jadi yang memenuhi syarat sebanyak 250.000-an. Guru yang berumur 33 tahun dan lulusan sarjana,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad, seperti dilansir Antara, Senin, 20 November 2017.

Guru yang diusulkan adalah yang linier dengan tugas mengajarnya.

Dia menjelaskan batas usianya hanya 33 tahun karena diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk pelatihan guru. Sedangkan pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

Hamid menjelaskan saat ini distribusi guru tidak merata. Guru lebih banyak berada di perkotaan sehingga perlu dilakukan redistribusi guru, selain perekrutan guru.

“Jumlah 250.000 itu maksimal bisa kita ajukan, tapi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum memberikan lampu hijau. Makanya kami mengajukan guru dengan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pedesaan.”

Selain itu, Kemendikbud melakukan optimalisasi rombongan belajar (rombel) mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kelebihan guru yang muncul dari rombel akan disalurkan untuk mengatasi kekurangan guru.

“Sebelumnya untuk SD 20 sampai 28 murid, maka yang selanjutnya siswa 1 SD minimal 120 siswa. Sedangkan SMP 32 siswa. Ini akan kita terapkan Januari 2018 nanti,” terang dia.

Hamid menegaskan mulai Januari 2018, kelebihan jumlah guru dalam satu sekolah akan menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Tunjangan guru tidak akan dibayar jika di sekolah itu, kelebihan guru yang mengajar mata pelajaran di sekolah.

“Misalnya di sekolah itu kebutuhan guru matematikanya dua, tapi yang ada empat orang guru, maka kami tidak akan membayar tunjangannya,” kata dia.

Artikel ini diambil dari metrotv news, untuk melihat artikel aslinya silakan KLIK DISINI

Sumber Gambar: okezone