Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta akan mendapatkan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp367 miliar. Angka tersebut terbilang melonjak fantastis karena jatah PGRI tahun sebelumnya Rp27,9 miliar.
Sekretaris Umum PGRI Adi Dasmin mengatakan dana hibah tersebut diajukan sejak tahun lalu dan melalui proses yang cukup panjang.
Dana hibah untuk PGRI diajukan ke Pemprov DKI semasa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Pengajuan dana kemudian diproses di era Djarot Saiful Hidayat, dan baru direalisasikan ketika Jakarta dipimpin Gubernur DKI Anies Baswedan.
“Alhamdulillah kami senang. Semoga dengan dana hibah ini, pendidikan di DKI Jakarta bisa meningkat,” tutur Dasmin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).
Dasmin menyebut angka Rp367 miliar itu nantinya diperuntukkan bagi kesejahteraan guru swasta di Jakarta. Tahun lalu, kata Dasmin, PGRI mendapat banyak keluhan dari guru swasta karena berpenghasilan rendah.
Menurut Dasmin, Masih banyak guru swasta di DKI Jakarta yang mendapat gaji sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu setiap bulannya. Berbeda dengan pendapatan guru-guru PNS yang bisa mendapat sampai Rp7 juta dalam sebulan.
Dasmin mengatakan, pada awalnya PGRI ingin mengajukan permintaan dana kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp3,1 juta untuk setiap guru swasta per bulannya.
Setelah pembahasan panjang, PGRI akhirnya mengajukan permintaan sebesar Rp1 juta per guru per bulan. Namun Pemprov DKI Jakarta hanya menyetujui bantuan sebesar Rp500 ribu per guru setiap bulannya.
“Kami mengusulkan ke Pemprov DKI Jakarta untuk guru-guru swasta di DKI Jakarta. Berdasarkan RAPBD tersebut, kami dapat sebesar Rp367 miliar. Itu untuk bantuan kepada guru swasta di DKI sebanyak 52 ribuan orang,” ungkapnya.
PGRI DKI Jakarta saat ini tengah menyempurnakan daftar guru swasta yang akan mendapatkan dana hibah tersebut. Mereka masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dasmin menegaskan, tak semua guru swasta akan mendapatkan bantuan tersebut.
“Banyak syaratnya, di antaranya terdaftar di Dinas Pendidikan DKI, bukan PNS, kemudian sekolahnya terakreditasi, dan dia masih aktif sebagai guru, dibuktikan lewat surat dari kepala sekolah dan ditanda tangan oleh ketua yayasan,” kata Dasmin.
Proses pencairan dana tersebut, menurut Dasmin, akan langsung diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ke rekening guru-guru tersebut. Dasmin memastikan, dana tersebut tidak akan melewati kas PGRI DKI Jakarta terlebih dulu.
Ia meminta masyarakat dan media massa untuk mengawal proses pencairan dana ini agar sampai langsung kepada para guru yang membutuhkan.
“Kami terbuka. Siapa saja bisa lihat. Kami menginginkan dana ini tidak masuk terlebih dulu ke kas PGRI, langsung saja dikirim ke rekening guru yang bersangkutan,” ucapnya.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menyatakan pihaknya sudah mendapat arahan untuk menelaah permohonan PGRI tersebut sejak Juli lalu.
“Awalnya PGRI mengajukan. PGRI sudah mendata, sudah ada datanya berupa nama, alamat, dan lainnya dari guru-guru swasta di Jakarta. Lalu diajukan ke Pemprov, terus diturunkan ke Dinas Pendidikan untuk ditelaah,” Kata Bowo kepada CNNIndonesia.com.
Pengajuan dana hibah Pemprov DKI yang tercantum di RAPBD 2018 memiliki fokus pada sektor pendidikan swasta. Selain menggelontorkan porsi terbesar dari dana hibah ke PGRI DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan total Rp640 miliar ke beberapa instansi pendidikan swasta di Jakarta, antara lain:
– Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta 232,3 miliar
– Belanja Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta 178,9 miliar
– Belanja Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Swasta 141,5 miliar
– Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta 87,4 miliar
– Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat 315,7 juta
– Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat 217 juta
Berita ini Disitat dari CNN Indonesia. Untuk melihat artikel aslinya silakan KLIK DISINI
Sumber Gambar: Tribun News
